Hari: 8 September 2019

Bina Suasana SANTRI 2019

Mataram – Pertama kali di adakan Sekolah Anti Korupsi (SANTRI) dengan sistim yang berbeda. Pada Tahun 2015 Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan SANTRI dengan sistim pelatihan yaitu hanya diadakan dalam waktu satu minggu.

Pembukaan SANTRI sekaligus dengan bina suasana para peserta yang berjumlah 15 peserta dengan lulus seleksi yang diadakan Jumat siang di Kantor SOMASI NTB yang diawali dengan perkenalan semua anggota panitia penyelenggara SANTRI dan para peserta yang mengikuti,. dalam kegiatan ini langsung di buka oleh Koordinator SOMASI NTB Dwi Arie Santo atau biasa di panggil Aries. (6/9/2019)

BACA SELENGKAPNYA

KMS Demo Tolak Penetapan APBD 2020

MATARAM–Rapat paripurna keempat  dengan agenda penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD (RAPBD) menjadi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 diwarnai aksi penolakan.

Massa  dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) NTB menggelar aksi penolakan di depan kantor DPRD NTB, Kamis kemarin (29/8). Massa  gabungan dari Somasi , Fitrah NTB, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (FH) UNRAM, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan Ikatan Mahasiswa Belo Mataram ini menolak penetapan RAPBD menjadi APBD 2020.   

BACA SELENGKAPNYA

KMS NTB Desak Setop Pembahasan RAPBD 2020

MATARAM—Pembahasan RAPBD NTB tahun anggaran (TA) 2020, yang kini sedang berjalan, banyak menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat di NTB. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) NTB, yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Somasi NTB, Fitra NTB, BKBH Fakultas Hukum Unram, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan lainnya.

Menurut Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram), Yan Mangandar, pihaknya memandang pembahasan RAPBD NTB TA 2020 terkesan dipaksakan. “Apalagi dengan adanya kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD NTB ke luar negeri belum lama ini, membuat RAPBD 2020 dibahas seperti terburu-buru,” kritiknya, Selasa (27/8/2019).

BACA SELENGKAPNYA

Kunker Dewan Dibawa ke Pengadilan

MATARAM – Kunjungan kerja (kunker) pimpinan, anggota dan pejabat Sekretariat DPRD NTB ke luar negeri, dinilai membawa dampak buruk bagi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat akan menyeret kegiatan yang menghabiskan miliaran rupiah uang rakyat itu ke pengadilan. 

Koordinator Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh mengatakan, penyusunan APBD 2020 harus diselamatkan. “Menindaklanjuti perkembangan akhir-akhir ini, Koalisi Masyarakat Sipil NTB akan melakukan upaya untuk memastikan APBD NTB dialokasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Johan, Selasa (27/8).

BACA SELENGKAPNYA