Lantik Tersangka OTT Jadi Pejabat, Bupati Bima Jadi Sasaran Kritik

Mataram (Suara NTB) – Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai, mutasi jabatan pejabat tersangkut kasus korupsi melanggar ketentuan. Yakni pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Pengelolaan Manajemen ASN.

Pasal itu menerangkan bahwa dalam pengelolaan manajemen ASN itu ditujukan untuk menghasilkan pejabat atau ASN yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Penafsiran a contrario sudah jelas, orang yang diangkat telah diduga apalagi ditetapkan sebagai tersangka korupsi sudah tentu tidak sesuai dengan tujuan dan marwah reformasi birokrasi,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 11 Oktober 2019.

Menurutnya, ASN yang diduga tidak berintegritas itu tidak layak diberikan jabatan apapun. Pengangkatan itu juga akan memicu munculnya skeptisisme masyarakat mengenai komitmen kepala daerah dalam mendukung pemberantasan korupsi.

“Rendahnya komitmen anti korupsi kepala daerah ini sangat disayangkan. Tidak hanya Bupati Bima, kepala daerah lain pun pernah terjerembab dalam praktik mutasi seperti ini,” ujarnya.

Johan menegaskan, azas praduga tidak bersalah bisa dikesampingkan. Menilik dari peristiwa hukum oknum pejabat yang terjerat kasus korupsi tersebut.

“Berlindung di balik azas praduga tidak bersalah adalah yang menurut saya keliru dalam hal mutasi pejabat. Harusnya Bupati menimbang hal itu sebelum merombak pejabat,” terang master hukum lulusan Universitas Brawijaya ini.

Jika Bupati tetap memaksakan mutasi, imbuh Johan, maka masyarakat bisa berprasangka ada yang tidak beres dalam prosesnya. “Bisa jadi ada praktik-praktik yang tidak dibenarkan terjadi di sana,” ucapnya. (why/uki)

Source : https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/278213/Lantik.Tersangka.OTT.Jadi.Pejabat,Bupati.Bima.Jadi.Sasaran.Kritik/

Link : https://www.suarantb.com/

Post Author: somasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *