Simalakama Tarif Retribusi Pasar

Retribusi sewa lapak di pasar Kota Mataram menyimpan masalah. Regulasi pemerintah membuat juru pungut hingga kepala pasar, sewaktu-waktu bisa masuk dalam pusaran hukum. Juga menjadi celah oknum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Dua tahun, dua dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Pasar Kebon Roek. Tahun lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram yang mengungkapnya. Ada praktik penarikan retribusi yang dilakukan petugas pasar tanpa disertai karcis.

Kasus tak berlanjut hingga Pengadilan Tipikor. Sebab oknum tersebut bukan berstatus ASN. Polisi kemudian menjeratnya dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Artinya, hanya pidana umum.

Satu tahun berselang, 2019, dugaan pungli kembali mencuat. Kasus sempat ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Kemudian dilimpahkan ke Inspektorat Kota Mataram.

Temuan penyelidik menyebutkan ada kejanggalan pada setoran retribusi yang dilakukan pedagang. Dari yang seharusnya Rp 800 per pedagang per meter persegi, tetapi ditarik Rp 2.000.

Retribusi pedagang di pasar diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada dua jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi pelayanan pasar dan retribusi ruang.

Untuk retribusi pelayanan berdasarkan tipe pasar A, B, dan C, pedagang yang menempati los atau bangunan dikenakan Rp 800, Rp 600,.dan Rp 500 per meter persegi. Adapun pedagang di halaman dan wilayah pasar, tarifnya sebesar Rp 500, Rp 300, dan Rp 200.

Retribusi ruang bagi pedagang tetap, dikenakan tarif Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.500 untuk wilayah los pasar sebagai tempat penjualan. Untuk tempat penyimpanan barang di lokasi sama, tarifnya Rp 5.000; Rp 4.000; dan Rp 3.000.

Adapun retribusi ruang di halaman untuk tempat penjualan, retribusinya sebesar Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.000. Apabila digunakan untuk tempat penyimpanan barang, pedagang harus membayar retribusi Rp 4.000; Rp 3.000; dan Rp 2.500.

Kondisi penarikan yang melebihi aturan tersebut, diakui Kepala Pasar Kebon Roek Malwi. Meski itu bukan berasal dari keingingan petugas pasar. Tapi lebih kepada kondisi di lapangan yang memaksa.

Kata dia, perda memang telah menetapkan besaran retribusi kepada pedagang. Tetapi, tidak semua pedagang memahami. Misalnya, beberapa pedagang yang memiliki lapak berukuran lebih dari satu meter persegi, namun membayar retribusi kurang dari yang ditetapkan.

”Yang mereka pahami itu, bagaimana pasar itu ramai. Jadi mereka bisa mengeluarkan sesuai hasil (jualannya),” kata Malwi.

Jika dihitung berdasarkan potensi, Pasar Kebon Roek bisa menarik retribusi hingga Rp 4 juta setiap harinya. Jika kondisi di lapangan ideal, kata Malwi. Seluruh pedagang berjualan dan menyetor retribusi sesuai aturan.

Jumlah pedagang tetap yang terdata di Pasar Kebon Roek sebanyak 785 orang. Yang aktif berjualan hanya 75 persen. Dari angka tersebut, ucap Malwi, tidak semuanya menyetor retribusi sesuai aturan.

Padahal ada target yang dibebankan kepada pasar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Untuk Pasar Kebon Roek, Badan Keuangan Daerah (BKD) menargetkan PAD Rp 1.550.000 per harinya.

Kondisi pedagang yang menyetor kurang dengan beban target, membuat Malwi melakukan penyeimbangan. Melalui setoran pedagang tidak tetap. Dengan nilai setoran melebihi regulasi perda.

”Kami dibebankan target, sementara kondisi lapangan pedagang banyak tidak menyetor sesuai tarif. Akhirnya bagaimana caranya bisa mengejar target itu,” akunya.

Ini yang kemudian membuat juru pungut seperti memakan buah simalakama. Penarikan kurang, membuat target tak tercapai. Menarik lebih, membuat mereka bisa berhadapan dengan dugaan pungli.

Pedagang yang menyetor lebih dari tarif, digunakan untuk menutup setoran pedagang lain. ”Sekarang pedagang kangkung kadang kasih Rp 1.000, di karcis Rp 800, kalau kita kembalikan Rp 200, mereka yang tidak mau,” dalih Malwi.

Menurut mantan Kepala Pasar ACC ini, jika ingin benar-benar menerapkan tarif retribusi sesuai perda, maka pemerintah harus membantu pasar. Harus ada tim dari Dinas Perdagangan, Inspektorat, Kejaksaan, hingga BPK.

Fungsi tim, sebut Malwi, memberi pemahaman kepada pedagang. Bahwa ada aturan mengenai retribusi. ”Kondisi di seluruh pasar seperti ini. Jangan kami saja yang menerima beban,” tuturnya.

Selain itu, Malwi juga berharap ada perubahan nominal retribusi dalam perda. Nilai retribusi sebaiknya dibulatkan. Tidak saja membuat PAD bertambah, tapi mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

”Kalau yang Rp 800 itu jadikan saja Rp 1.000. Rp 200 jadi Rp 500,” tandas Malwi.

Sementara itu, setelah menerima berkas penyelidikan dari Polda NTB, Inspektorat Kota Mataram melakukan klarifikasi. Setelah rampung, laporannya akan diserahkan kepada kepolisian.

Inspektur Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, ada kepercayaan besar yang diberikan APH kepada APIP. Itu yang akan digunakan Inspektorat untuk bekerja dengan maksimal.

”Masih terus kita lakukan klarifikasi. Begitu dapat hasilnya, kita laporkan ke Polda,” kata Alwan.

Karena masih berproses, Alwan tak ingin berandai-andai soal kesimpulan nanti. Tim sekarang ini tengah bekerja, mencari akar persoalan yang menyebabkan masalah di Pasar Kebon Roek.

Setidaknya, kata dia, ada dua sisi yang didalami Inspektorat. Apakah penyebabnya berasal dari nominal retribusi yang serba tanggung atau tabiat dan kebiasaan petugas pasar dengan menarik retribusi lebih.

”Apakah di SDM atau karena aturan. Belum bisa kita simpulkan faktor mana yang paling besar,” tuturnya.

Menurut Alwan, akan ada rekomendasi yang berbeda. Bergantung pada hasil yang diperoleh tim selama klarifikasi ini. Nantinya, saran akan dimasukkan pada kesimpulan berdasarkan faktor penyebab apa yang dominan dalam dugaan pungli di Pasar Kebon Roek.

”Tunggu saja. Tidak bisa kita berandai-andai. Belum tahu juga ini, apakah karena SDM atau memang aturan yang menjadi celahnya,” kilah Alwan.

Terlepas dari itu, Inspektorat juga bergerak ke arah persuasif. Menyikapi kejadian di Pasar Kebon Roek. Akhir bulan ini, kata Alwan, mereka kan mengumpulkan seluruh juru pungut pasar di Kota Mataram. Menyosialisasikan apa itu pungli.

”Kita sudah ada komitmen dengan Kadis Perdagangan. Nanti tanggal 30 Oktober, kita lakukan sosialisasi Saber Pungli,” tandasnya.

Tak Sesuai Regulasi Masuk Pungli

Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, Pemkot Mataram harus segera membenahi persoalan retribusi di pasar. Memperbaiki sistem yang mendukung celah terciptanya pungli.

”Yang dirugikan itu masyarakat dan pedagang,” kata Johan.

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan besaran tarif retribusi. Apa yang dilakukan juru pungut, dengan menarik retribusi di atas aturan, sudah masuk kategori pungli. ”Tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu jelas pungli,” tegas ia.

Meski begitu, persoalan munculnya pungli harus dicari lebih dalam. Jika berdasarkan pengakuan kepala Pasar Kebon Roek, adanya nominal tarif yang tidak dibulatkan, maka pemkot harus menyikapinya. Misalnya dengan melakukan revisi perda.

Alasannya, perda menjadi landasan hukum. Bagi setiap orang yang bertugas dan mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan penarikan retribusi.

Perubahan peraturan juga harus diimbangi dengan komitmen setiap kepala pasar. Juga petugas juru pungut di dalamnya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan. Tidak menarik melebihi tarif yang ditetapkan. Apapun alasannya.

”Supaya tertutup celah untuk korupsi itu,” tandas Johan.

Tutup Celah Pungli

Dugaan pungli di Pasar Kebon Roek berbuntut panjang. Pemkot Mataram akhirnya melakukan evaluasi. Menggeser sejumlah kepala pasar. Malwi, yang sebelumnya bertugas di Pasar ACC, sudah satu bulan terakhir menjabat sebagai Kepala Pasar Kebon Roek.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, evaluasi dilakukan Dinas Perdagangan (Disdag). Berkaitan dengan supervisi yang lebih ketat untuk seluruh kegiatan petugas di pasar.

”Instruksi kita juga supaya dievaluasi lag,” kata Mohan.

Dari sejumlah pasar, Mohan menaruh atensi khusus untuk Kebon Roek. Apalagi setelah ada kejadian dugaan pungli, yang terjadi untuk kedua kalinya. Hanya dalam rentang waktu satu tahun.

Mohan menilai, aktivitas Kebon Roek cukup dinamis dibanding pasar lain. Karena itu, mereka yang bertugas di sana seharusnya punya daya tahan lebih. Kuat menghadapi godaan.

Disinggung mengenai petugas pasar Kebon Roek yang kurang berintegritas, dibantah Mohan. Dia menyebut semua kepala pasar di Kota Mataram tetap memiliki integritas. Begitu pula dedikasi.

”Tapi soal daya tahan, itu penting. Karena itu tadi, Pasar Kebon Roek lebih dinamis dibanding pasar lain,” ucapnya.

Bagi Mohan, integritas sangat penting. Terutama untuk petugas pasar. Mohan melihat banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan, apabila petugas pasar tidak memilki integritas.

”Mereka bisa lakukan penyalahgunaan wewenang, kalau tidak punya komitmen,” terang Mohan.

Sekda Kota Mataram H Effeendi Eko Saswito mengatakan, tindak lanjut pungli di Pasar Kebon Roek sudah pasti dilakukan. Evaluasi juga dijalankan berdasarkan perintah dari Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

”Makanya kita lihat, apa ini persoalan status atau karakter dan mental petugasnya. Perlu kita dalami,” ujar dia.

Eko melihat penyelidikan yang dilakukan Polda NTB, kemudian dilanjutkan dengan Inspektorat Mataram harus dijadikan pelajaran. Karena itu, evaluasi tidak saja dilakukan untuk Pasar Kebon Roek. Tapi terhadap seluruh petugas di pasar se-Kota Mataram.

”Kita ambil ini sebagai sebuah pelajaran supaya jangan terulang lagi,” harap Eko. (dit/r5)

Source : https://www.lombokpost.net/2019/10/28/simalakama-tarif-retribusi-pasar/

Link : https://www.lombokpost.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *