Penulis: somasi

Simalakama Tarif Retribusi Pasar

Retribusi sewa lapak di pasar Kota Mataram menyimpan masalah. Regulasi pemerintah membuat juru pungut hingga kepala pasar, sewaktu-waktu bisa masuk dalam pusaran hukum. Juga menjadi celah oknum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

BACA SELENGKAPNYA

Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Di peraturan itu, pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan system informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB  juga menjamin ruang bagi public untuk berpartisi pasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya. Dua klausul ini merupakan jawaban awaldari persoalan-persoalan mendasar  yang dialam imasyarakat Provinsi NTB yang hidup di sekitar tambang: minimnya akses informasi dan ruang partisipasi.

BACA SELENGKAPNYA
Credit Suara NTB

Lantik Tersangka OTT Jadi Pejabat, Bupati Bima Jadi Sasaran Kritik

Mataram (Suara NTB) – Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai, mutasi jabatan pejabat tersangkut kasus korupsi melanggar ketentuan. Yakni pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Pengelolaan Manajemen ASN.

Pasal itu menerangkan bahwa dalam pengelolaan manajemen ASN itu ditujukan untuk menghasilkan pejabat atau ASN yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BACA SELENGKAPNYA

Somasi NTB : Patut Dicurigai Timpang Tindih Hibah Bansos Pemprov

Mataram, Talikanews.com – Peneliti dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi ( Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Johan Rahmatulloh mulai melirik cara Pemerintah Provinsi NTB, dalam mengalokasikan bantuan Hibah Bansos kepada lembaga pendidikan.

Dia menyampaikan, sejak beredarnya data nama lembaga penerima hibah bansos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jika dilihat pola pengalokasian para penerima hibah dan jumlah yang diterima patut dicurigai ada sesuatu yang patut untuk ditelusuri.

BACA SELENGKAPNYA