Category Archive : Siaran Pers

Simalakama Tarif Retribusi Pasar

Retribusi sewa lapak di pasar Kota Mataram menyimpan masalah. Regulasi pemerintah membuat juru pungut hingga kepala pasar, sewaktu-waktu bisa masuk dalam pusaran hukum. Juga menjadi celah oknum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

BACA SELENGKAPNYA
Credit Suara NTB

Lantik Tersangka OTT Jadi Pejabat, Bupati Bima Jadi Sasaran Kritik

Mataram (Suara NTB) – Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai, mutasi jabatan pejabat tersangkut kasus korupsi melanggar ketentuan. Yakni pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Pengelolaan Manajemen ASN.

Pasal itu menerangkan bahwa dalam pengelolaan manajemen ASN itu ditujukan untuk menghasilkan pejabat atau ASN yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BACA SELENGKAPNYA

Somasi NTB : Patut Dicurigai Timpang Tindih Hibah Bansos Pemprov

Mataram, Talikanews.com – Peneliti dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi ( Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Johan Rahmatulloh mulai melirik cara Pemerintah Provinsi NTB, dalam mengalokasikan bantuan Hibah Bansos kepada lembaga pendidikan.

Dia menyampaikan, sejak beredarnya data nama lembaga penerima hibah bansos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jika dilihat pola pengalokasian para penerima hibah dan jumlah yang diterima patut dicurigai ada sesuatu yang patut untuk ditelusuri.

BACA SELENGKAPNYA

Somasi NTB Minta Presiden Pertimbangkan Firli Jadi Ketua KPK, Ini Alasannya?

Mataram, Talikanews.com – Putusan hasil pilihan Komisi III DPR RI yang telah memilih Irjen Pol Firli Bahuri menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019-2023. Munculkan banyak kritikan dan masukan. Malah, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat menyampaikan harapannya ke Presiden, apa yang menjadi masukan dan saran publik perlu dipertimbangkan.

Peneliti Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatullah melihat kinerja Ketua KPK yang ditunjuk Komisi III DPR RI dalam hal ini Irjen Pol Firli Bahuri yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam mengontrol dan mengawasi penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terlalu signifikan selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah di NTB.

BACA SELENGKAPNYA