Category Archive : Siaran Pers

Simalakama Tarif Retribusi Pasar

Retribusi sewa lapak di pasar Kota Mataram menyimpan masalah. Regulasi pemerintah membuat juru pungut hingga kepala pasar, sewaktu-waktu bisa masuk dalam pusaran hukum. Juga menjadi celah oknum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Dua tahun, dua dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Pasar Kebon Roek. Tahun lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram yang mengungkapnya. Ada praktik penarikan retribusi yang dilakukan petugas pasar tanpa disertai karcis.

Kasus tak berlanjut hingga Pengadilan Tipikor. Sebab oknum tersebut bukan berstatus ASN. Polisi kemudian menjeratnya dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Artinya, hanya pidana umum.

Satu tahun berselang, 2019, dugaan pungli kembali mencuat. Kasus sempat ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Kemudian dilimpahkan ke Inspektorat Kota Mataram.

Temuan penyelidik menyebutkan ada kejanggalan pada setoran retribusi yang dilakukan pedagang. Dari yang seharusnya Rp 800 per pedagang per meter persegi, tetapi ditarik Rp 2.000.

Retribusi pedagang di pasar diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada dua jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi pelayanan pasar dan retribusi ruang.

Untuk retribusi pelayanan berdasarkan tipe pasar A, B, dan C, pedagang yang menempati los atau bangunan dikenakan Rp 800, Rp 600,.dan Rp 500 per meter persegi. Adapun pedagang di halaman dan wilayah pasar, tarifnya sebesar Rp 500, Rp 300, dan Rp 200.

Retribusi ruang bagi pedagang tetap, dikenakan tarif Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.500 untuk wilayah los pasar sebagai tempat penjualan. Untuk tempat penyimpanan barang di lokasi sama, tarifnya Rp 5.000; Rp 4.000; dan Rp 3.000.

Adapun retribusi ruang di halaman untuk tempat penjualan, retribusinya sebesar Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.000. Apabila digunakan untuk tempat penyimpanan barang, pedagang harus membayar retribusi Rp 4.000; Rp 3.000; dan Rp 2.500.

Kondisi penarikan yang melebihi aturan tersebut, diakui Kepala Pasar Kebon Roek Malwi. Meski itu bukan berasal dari keingingan petugas pasar. Tapi lebih kepada kondisi di lapangan yang memaksa.

Kata dia, perda memang telah menetapkan besaran retribusi kepada pedagang. Tetapi, tidak semua pedagang memahami. Misalnya, beberapa pedagang yang memiliki lapak berukuran lebih dari satu meter persegi, namun membayar retribusi kurang dari yang ditetapkan.

”Yang mereka pahami itu, bagaimana pasar itu ramai. Jadi mereka bisa mengeluarkan sesuai hasil (jualannya),” kata Malwi.

Jika dihitung berdasarkan potensi, Pasar Kebon Roek bisa menarik retribusi hingga Rp 4 juta setiap harinya. Jika kondisi di lapangan ideal, kata Malwi. Seluruh pedagang berjualan dan menyetor retribusi sesuai aturan.

Jumlah pedagang tetap yang terdata di Pasar Kebon Roek sebanyak 785 orang. Yang aktif berjualan hanya 75 persen. Dari angka tersebut, ucap Malwi, tidak semuanya menyetor retribusi sesuai aturan.

Padahal ada target yang dibebankan kepada pasar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Untuk Pasar Kebon Roek, Badan Keuangan Daerah (BKD) menargetkan PAD Rp 1.550.000 per harinya.

Kondisi pedagang yang menyetor kurang dengan beban target, membuat Malwi melakukan penyeimbangan. Melalui setoran pedagang tidak tetap. Dengan nilai setoran melebihi regulasi perda.

”Kami dibebankan target, sementara kondisi lapangan pedagang banyak tidak menyetor sesuai tarif. Akhirnya bagaimana caranya bisa mengejar target itu,” akunya.

Ini yang kemudian membuat juru pungut seperti memakan buah simalakama. Penarikan kurang, membuat target tak tercapai. Menarik lebih, membuat mereka bisa berhadapan dengan dugaan pungli.

Pedagang yang menyetor lebih dari tarif, digunakan untuk menutup setoran pedagang lain. ”Sekarang pedagang kangkung kadang kasih Rp 1.000, di karcis Rp 800, kalau kita kembalikan Rp 200, mereka yang tidak mau,” dalih Malwi.

Menurut mantan Kepala Pasar ACC ini, jika ingin benar-benar menerapkan tarif retribusi sesuai perda, maka pemerintah harus membantu pasar. Harus ada tim dari Dinas Perdagangan, Inspektorat, Kejaksaan, hingga BPK.

Fungsi tim, sebut Malwi, memberi pemahaman kepada pedagang. Bahwa ada aturan mengenai retribusi. ”Kondisi di seluruh pasar seperti ini. Jangan kami saja yang menerima beban,” tuturnya.

Selain itu, Malwi juga berharap ada perubahan nominal retribusi dalam perda. Nilai retribusi sebaiknya dibulatkan. Tidak saja membuat PAD bertambah, tapi mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

”Kalau yang Rp 800 itu jadikan saja Rp 1.000. Rp 200 jadi Rp 500,” tandas Malwi.

Sementara itu, setelah menerima berkas penyelidikan dari Polda NTB, Inspektorat Kota Mataram melakukan klarifikasi. Setelah rampung, laporannya akan diserahkan kepada kepolisian.

Inspektur Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, ada kepercayaan besar yang diberikan APH kepada APIP. Itu yang akan digunakan Inspektorat untuk bekerja dengan maksimal.

”Masih terus kita lakukan klarifikasi. Begitu dapat hasilnya, kita laporkan ke Polda,” kata Alwan.

Karena masih berproses, Alwan tak ingin berandai-andai soal kesimpulan nanti. Tim sekarang ini tengah bekerja, mencari akar persoalan yang menyebabkan masalah di Pasar Kebon Roek.

Setidaknya, kata dia, ada dua sisi yang didalami Inspektorat. Apakah penyebabnya berasal dari nominal retribusi yang serba tanggung atau tabiat dan kebiasaan petugas pasar dengan menarik retribusi lebih.

”Apakah di SDM atau karena aturan. Belum bisa kita simpulkan faktor mana yang paling besar,” tuturnya.

Menurut Alwan, akan ada rekomendasi yang berbeda. Bergantung pada hasil yang diperoleh tim selama klarifikasi ini. Nantinya, saran akan dimasukkan pada kesimpulan berdasarkan faktor penyebab apa yang dominan dalam dugaan pungli di Pasar Kebon Roek.

”Tunggu saja. Tidak bisa kita berandai-andai. Belum tahu juga ini, apakah karena SDM atau memang aturan yang menjadi celahnya,” kilah Alwan.

Terlepas dari itu, Inspektorat juga bergerak ke arah persuasif. Menyikapi kejadian di Pasar Kebon Roek. Akhir bulan ini, kata Alwan, mereka kan mengumpulkan seluruh juru pungut pasar di Kota Mataram. Menyosialisasikan apa itu pungli.

”Kita sudah ada komitmen dengan Kadis Perdagangan. Nanti tanggal 30 Oktober, kita lakukan sosialisasi Saber Pungli,” tandasnya.

Tak Sesuai Regulasi Masuk Pungli

Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, Pemkot Mataram harus segera membenahi persoalan retribusi di pasar. Memperbaiki sistem yang mendukung celah terciptanya pungli.

”Yang dirugikan itu masyarakat dan pedagang,” kata Johan.

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan besaran tarif retribusi. Apa yang dilakukan juru pungut, dengan menarik retribusi di atas aturan, sudah masuk kategori pungli. ”Tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu jelas pungli,” tegas ia.

Meski begitu, persoalan munculnya pungli harus dicari lebih dalam. Jika berdasarkan pengakuan kepala Pasar Kebon Roek, adanya nominal tarif yang tidak dibulatkan, maka pemkot harus menyikapinya. Misalnya dengan melakukan revisi perda.

Alasannya, perda menjadi landasan hukum. Bagi setiap orang yang bertugas dan mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan penarikan retribusi.

Perubahan peraturan juga harus diimbangi dengan komitmen setiap kepala pasar. Juga petugas juru pungut di dalamnya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan. Tidak menarik melebihi tarif yang ditetapkan. Apapun alasannya.

”Supaya tertutup celah untuk korupsi itu,” tandas Johan.

Tutup Celah Pungli

Dugaan pungli di Pasar Kebon Roek berbuntut panjang. Pemkot Mataram akhirnya melakukan evaluasi. Menggeser sejumlah kepala pasar. Malwi, yang sebelumnya bertugas di Pasar ACC, sudah satu bulan terakhir menjabat sebagai Kepala Pasar Kebon Roek.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, evaluasi dilakukan Dinas Perdagangan (Disdag). Berkaitan dengan supervisi yang lebih ketat untuk seluruh kegiatan petugas di pasar.

”Instruksi kita juga supaya dievaluasi lag,” kata Mohan.

Dari sejumlah pasar, Mohan menaruh atensi khusus untuk Kebon Roek. Apalagi setelah ada kejadian dugaan pungli, yang terjadi untuk kedua kalinya. Hanya dalam rentang waktu satu tahun.

Mohan menilai, aktivitas Kebon Roek cukup dinamis dibanding pasar lain. Karena itu, mereka yang bertugas di sana seharusnya punya daya tahan lebih. Kuat menghadapi godaan.

Disinggung mengenai petugas pasar Kebon Roek yang kurang berintegritas, dibantah Mohan. Dia menyebut semua kepala pasar di Kota Mataram tetap memiliki integritas. Begitu pula dedikasi.

”Tapi soal daya tahan, itu penting. Karena itu tadi, Pasar Kebon Roek lebih dinamis dibanding pasar lain,” ucapnya.

Bagi Mohan, integritas sangat penting. Terutama untuk petugas pasar. Mohan melihat banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan, apabila petugas pasar tidak memilki integritas.

”Mereka bisa lakukan penyalahgunaan wewenang, kalau tidak punya komitmen,” terang Mohan.

Sekda Kota Mataram H Effeendi Eko Saswito mengatakan, tindak lanjut pungli di Pasar Kebon Roek sudah pasti dilakukan. Evaluasi juga dijalankan berdasarkan perintah dari Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

”Makanya kita lihat, apa ini persoalan status atau karakter dan mental petugasnya. Perlu kita dalami,” ujar dia.

Eko melihat penyelidikan yang dilakukan Polda NTB, kemudian dilanjutkan dengan Inspektorat Mataram harus dijadikan pelajaran. Karena itu, evaluasi tidak saja dilakukan untuk Pasar Kebon Roek. Tapi terhadap seluruh petugas di pasar se-Kota Mataram.

”Kita ambil ini sebagai sebuah pelajaran supaya jangan terulang lagi,” harap Eko. (dit/r5)

Source : https://www.lombokpost.net/2019/10/28/simalakama-tarif-retribusi-pasar/

Link : https://www.lombokpost.net

Baca Selengkapnya
Credit Suara NTB

Lantik Tersangka OTT Jadi Pejabat, Bupati Bima Jadi Sasaran Kritik

Mataram (Suara NTB) – Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai, mutasi jabatan pejabat tersangkut kasus korupsi melanggar ketentuan. Yakni pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Pengelolaan Manajemen ASN.

Pasal itu menerangkan bahwa dalam pengelolaan manajemen ASN itu ditujukan untuk menghasilkan pejabat atau ASN yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Penafsiran a contrario sudah jelas, orang yang diangkat telah diduga apalagi ditetapkan sebagai tersangka korupsi sudah tentu tidak sesuai dengan tujuan dan marwah reformasi birokrasi,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 11 Oktober 2019.

Menurutnya, ASN yang diduga tidak berintegritas itu tidak layak diberikan jabatan apapun. Pengangkatan itu juga akan memicu munculnya skeptisisme masyarakat mengenai komitmen kepala daerah dalam mendukung pemberantasan korupsi.

“Rendahnya komitmen anti korupsi kepala daerah ini sangat disayangkan. Tidak hanya Bupati Bima, kepala daerah lain pun pernah terjerembab dalam praktik mutasi seperti ini,” ujarnya.

Johan menegaskan, azas praduga tidak bersalah bisa dikesampingkan. Menilik dari peristiwa hukum oknum pejabat yang terjerat kasus korupsi tersebut.

“Berlindung di balik azas praduga tidak bersalah adalah yang menurut saya keliru dalam hal mutasi pejabat. Harusnya Bupati menimbang hal itu sebelum merombak pejabat,” terang master hukum lulusan Universitas Brawijaya ini.

Jika Bupati tetap memaksakan mutasi, imbuh Johan, maka masyarakat bisa berprasangka ada yang tidak beres dalam prosesnya. “Bisa jadi ada praktik-praktik yang tidak dibenarkan terjadi di sana,” ucapnya. (why/uki)

Source : https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/278213/Lantik.Tersangka.OTT.Jadi.Pejabat,Bupati.Bima.Jadi.Sasaran.Kritik/

Link : https://www.suarantb.com/

Baca Selengkapnya

Somasi NTB : Patut Dicurigai Timpang Tindih Hibah Bansos Pemprov

Mataram, Talikanews.com – Peneliti dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi ( Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Johan Rahmatulloh mulai melirik cara Pemerintah Provinsi NTB, dalam mengalokasikan bantuan Hibah Bansos kepada lembaga pendidikan.

Dia menyampaikan, sejak beredarnya data nama lembaga penerima hibah bansos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jika dilihat pola pengalokasian para penerima hibah dan jumlah yang diterima patut dicurigai ada sesuatu yang patut untuk ditelusuri.

Dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tegas dinyatakan Pertama, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) bahwa pemberian hibah atau bansos harus memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

“Melihat porsi anggaran hibah bansos Pemprov NTB, ada beberapa lembaga atau yayasan yang menerima hampir Rp 1 miliar, ada juga Rp 900 juta, kemudian Rp 500 juta. Apakah patut dan adil?,” ungkapnya Sabtu (05/10).

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dinyatakan lembaga penerima hibah atau bansos tersebut harus terdaftar di Kemenkumham. Menurutnya, apakah dalam ketentuan ini semua penerima tersebut lembaganya sudah terdaftar di kemenkumham?.

Somasi melihat, dalam alokasi penerima hibah atau bansos tersebut dominan ditengarai oleh conflict of interest kepala daerah sehingga cenderung tidak adil. Ini salah satu mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam penyalurannya.

Oleh karena itu, Somasi berharap kepada Inspektorat bekerja secara transparan kepada publik untuk melihat dana hibah yang disalurkan kepada lembaga-lembaga tersebut.

“Apabila ada indikasi penyimpangan pidana korupsi, maka menjadi penting untuk diselesaikan melalui aparat penegak hukum,” pungkasnya.(TN-04)

Source: https://www.talikanews.com/2019/10/05/somasi-ntb-patut-dicurigai-timpang-tindih-hibah-bansos-pemprov/

Link : https://www.talikanews.com

Baca Selengkapnya

Somasi NTB Minta Presiden Pertimbangkan Firli Jadi Ketua KPK, Ini Alasannya?

Mataram, Talikanews.com – Putusan hasil pilihan Komisi III DPR RI yang telah memilih Irjen Pol Firli Bahuri menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019-2023. Munculkan banyak kritikan dan masukan. Malah, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat menyampaikan harapannya ke Presiden, apa yang menjadi masukan dan saran publik perlu dipertimbangkan.

Peneliti Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Johan Rahmatullah melihat kinerja Ketua KPK yang ditunjuk Komisi III DPR RI dalam hal ini Irjen Pol Firli Bahuri yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam mengontrol dan mengawasi penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terlalu signifikan selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah di NTB.

“Bagi Somasi, tidak terlalu baik, sehingga perlu dipertimbangkan,” ungkapnya Minggu (15/9).

Johan memaparkan beberapa pemikiran. Pertama, suka tidak suka dan mau tidak mau, publik harus menerima hasil pilihan Komisi III DPR RI yang telah memilih Irjen Pol Firli Bahuri menjadi ketua KPK periode 2019-2023. Meskipun banyak protes yang terjadi sampai dengan saat ini. Akan tetapi, proses sudah terlaksana. Tinggal ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Apakah Jokowi mengambil sikap tegas untuk tidak mengeluarkan SK seperti dulu saat Budi Gunawan yang tidak jadi ditetapkan menjadi Kapolri? “Semua ada pada Presiden. Harapan kami supaya Presiden dapat menjadikan masukan dan saran publik perlu dijadikan pertimbangan,” kata dia.

Kedua, dengan protes dari publik sampai saat ini, tentu ini menjadi pembuktian oleh Firli dan kawan-kawan untuk membawa KPK menjadi lembaga profesional dalam penegakan hukum korupsi yang kasus-kasus big fish. Meskipun publik sudah menetahui bahwa Irjen Pol Firli sudah ditetapkan bersalah melanggar kode etik berat akan tetapi politik Komisi III DPR RI menentukan.

Ketiga, seseorang yang tidak bersih diberikan amanat untuk memimpin sebuah lembaga harapan publik, tentu saja akan memiliki konsekuensi terhadap berjalannya proses pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan.

“Saya ingin mengatakan, bahwa tidak layak lembaga seganas KPK dipimpin oleh orang tidak berintegritas,” tutupnya. (TN-04)

Source : https://www.talikanews.com

Link : https://www.talikanews.com/2019/09/15/somasi-ntb-minta-presiden-pertimbangkan-firli-jadi-ketua-kpk-ini-alasannya/

Baca Selengkapnya