Category Archive : Siaran Pers

Keputusan Komisi III harus Diterima, Tapi SOMASI NTB Pertanyakkan Integritas Firli

Mataram, Realitarakyat.com – Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Johan Rahmatullah, tak mau ketinggalan dengan teman-teman aktivis di Jakarta. Dia turut mengomentari soal terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Johan meragukan integritas Firli dalam hal pemberantasan korupsi. Alasannya, ketika menjabat Kapolda NTB, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Firli, dinilai tidak signifikan.

BACA SELENGKAPNYA

KMS Demo Tolak Penetapan APBD 2020

MATARAM–Rapat paripurna keempat  dengan agenda penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD (RAPBD) menjadi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 diwarnai aksi penolakan.

Massa  dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) NTB menggelar aksi penolakan di depan kantor DPRD NTB, Kamis kemarin (29/8). Massa  gabungan dari Somasi , Fitrah NTB, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (FH) UNRAM, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan Ikatan Mahasiswa Belo Mataram ini menolak penetapan RAPBD menjadi APBD 2020.   

BACA SELENGKAPNYA

KMS NTB Desak Setop Pembahasan RAPBD 2020

MATARAM—Pembahasan RAPBD NTB tahun anggaran (TA) 2020, yang kini sedang berjalan, banyak menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat di NTB. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) NTB, yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Somasi NTB, Fitra NTB, BKBH Fakultas Hukum Unram, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan lainnya.

Menurut Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram), Yan Mangandar, pihaknya memandang pembahasan RAPBD NTB TA 2020 terkesan dipaksakan. “Apalagi dengan adanya kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD NTB ke luar negeri belum lama ini, membuat RAPBD 2020 dibahas seperti terburu-buru,” kritiknya, Selasa (27/8/2019).

BACA SELENGKAPNYA

Kunker Dewan Dibawa ke Pengadilan

MATARAM – Kunjungan kerja (kunker) pimpinan, anggota dan pejabat Sekretariat DPRD NTB ke luar negeri, dinilai membawa dampak buruk bagi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat akan menyeret kegiatan yang menghabiskan miliaran rupiah uang rakyat itu ke pengadilan. 

Koordinator Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh mengatakan, penyusunan APBD 2020 harus diselamatkan. “Menindaklanjuti perkembangan akhir-akhir ini, Koalisi Masyarakat Sipil NTB akan melakukan upaya untuk memastikan APBD NTB dialokasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Johan, Selasa (27/8).

BACA SELENGKAPNYA