Dulu Penambang Kini Aktivis

BERITA TERBARU & LINIMASA

  • Dulu Penambang Kini Aktivis

    Novi pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal.  Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Mantan suami Novi kala itu memiliki lahan berbukit seluas satu hektar di dekat tempat tinggal mereka. Pada tahun 2012, mantan suami Novi memutuskan untuk membuka lahan itu dan menjadikannya sebagai  area persawahan. Pepohonan di lahan itu pun ditebang. Mantan suami Novi juga mempersilah kansiapapun untuk menguruk dan membelitanah hasil galian dan tanah liat dari sana. Kata Novi, “kalau tanah bukit-bukit di lahan itu tak diuruk, air irigasi tak akan sampai kesawah karena letaknya di dataran yang lebih rendah.”

    “Bukan Cuma itu saja sih, tapi juga karena banyaknya permintaan untuk membeli tanah uruk dan tanah liat untuk bahan baku pembuatan batu bata merah,” ujarnya. Tanah di lahan itu juga diuruk dan dibeli oleh pengusaha gerabah dan genteng. Mereka menerima bayaran Rp25 ribu untuk satu truk jungkit.

    Mereka tak sendirian. Di desa tempat Novi dulu tinggal, ada belasan penambang galian C – tanah uruk, tanah liat, batuan, dan pasir. Tiga sampai lima truk besar pengangkut tanah pun kelua rmasuk desa setiap harinya dan merusak jalan yang dilewatinya.

    Mantan suami Novi pernah ditegur tetangga karena aktivitas truk-truk pengangkut tanah dan memintanya untuk menghentikan aktivitas penambangan. “Dia [mantan suami] merespon begini, “Inikan tanah saya, terserah mau saya apakan”,tuturNovi.

    Novi sebenarnya tak seratus persen mendukung aktivitas pertambangan itu. Setelah pohon-pohon sengon ditebang dan tanah diuruk, sumur di rumahnya selalu kering setiap musim kemarau datang. Padahal sebelumnya, ia tak pernah kekurangan air bersih, pun saat kemarau. Novi mengaku tak enak hati jika mengeluhkan hal itu ke sang mantan suami. “Saya Cuma mengikuti saja. Bagaimanapun itukan tanah bukan punya saya, punya mertua [yang diberikan ke mantan suami], jadi saya ngga punya hak,” ujarnya.

    Aktivitas pertambangan di pekarangan Novi dan mantan suaminya berhenti pada tahun 2014 setelah bukit-bukit di lahan itu rata dengan tanah. Selama dua tahun, hanya sedikit warga yang berani menyampaikan keluhan terkait rusaknya jalan secara langsung kemantan suaminya. Sebab, kata Novi, mantan suaminya merupakan orang yang cukup dipandang di desanya. Warga yang merasa segan kepada mantan suaminya akan melayangkan teguran ke Novi. Iahanya bilang, “komplainnya ke suami saya saja langsung, jangan kesaya. Saya ngga punya hak untuk melarang

    .”

    Turun Lapangan Mengawasi  Tambang

    Novi adalah seorang guru. Dia mengajar ilmu pengetahuan sosial kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia juga merupakan anggota Forum Masyarakat Peduli Desa dan kader pembangunan manusia di desa tempat tinggalnya saat ini.

    Setelah mengikuti Pelatihan Pengawasan Aktivitas Pertambangan untuk Komunitas yang diselenggarakan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB) dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada 21 November 2019, Novi turun kelapangan. Bersama satu orang temannya, ia mendatangi tujuh lokasi pertambangan di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sepeda motor pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2019.

    Meliana Lumbantoruan, Manager Pengelolaan Pengetahuan dan Riset PWYP Indonesia, dan Dwi Ariesanto, Koordinator SOMASI NTB, menjadi pemateri di Pelatihan Pengawasan Aktivitas Pertambangan untuk Komunitas pada 21 November 2019 di Kota Mataram, Provinsi NTB.

    Novi terdorong untuk memantau aktivitas pertambangan sebab ia ingin tahu lebih dalam mengenai dampak pertambangan bagi kehidupan masyarakat, apakah masyarakat diuntungkan atau justru dirugikan. Sebagai kader pembangunan manusia, Novi juga penasaran, bagaimana aktivitas tambang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak yang tinggal di sekitar area pertambangan. Novi semangat untuk mendatangi langsung lokasi-lokasi pertambangan juga karena ingin melihat sendiri aktivitas tambang dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

    Novi mengatakan, ia sedih saat melihat kondisi lingkungan area tambang. Berdasarkan pengamatannya, setengah Gunung Prabu, lokasi pertambangan emas ilegal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang ia datangi, sudah gundul, tak lagi rimbun pepohonan. Perbukitan di sekitar gunung ini pun setengahnyarusakkarenaaktivitaspertambangan. Di lokasi lain, di Kecamatan Pringgarata, Novi menemukan lokasi tambang galian C dekat permukiman warga. Di sana, ada sejumlah alat berat untuk menguruk tanah, pasir, dan menggali batu apung. Ia juga melihat ada lubang-lubang bekas tambang dengan kedalaman sekitar 20 meter di wilayah itu. “Kalau ambruk lubang itu, bahaya,” paparnya.

    Tak banyak tantangan ia temui saat melakukan pemantauan. Ia sengaja mengunjungi lokasi pertambangan di pagi atau siang hari saat wilayah pertambangan sepi agar lebih leluasa mengamati. Ada sekali waktu saat datang ke daerah Patre, Kecamatan Praya Barat, Novi dihampiri warga dan ditanya ada keperluan apa datang ke area pertambangan. “Warga di sekitar tambang biasanya sensi kalau ada orang baru datang. Jadi saya ngga berani motret saat datang kesana. Lalu saya bilang kewarga itu kalau saya mau beli batu untuk dijual lagi, jadi ngga terlalu dicurigai,” tuturnya.

    Novi mengaku tak kapok menempuh jarak puluhan kilometer untuk memantau langsung aktivitas pertambangan. Ia bertekad untuk terus melakukannya. Novi berharap, temuan-temuannya tentang tambang ilegal di wilayahnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia juga berharap, pemerintah daerahpun aktif melakukanpemantauan langsung kelapangan,mengecek langsung lokasipertambangan, apakah berdekatan dengan perumahan atau fasilitas publiklain. Pemerintah juga perlu mencari tahu apakah masyarakat di sekitar tambang memahami betul dampak-dampak buruk yang mungkin muncul. Pemerintah juga harus lebih tegas menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada. “Kalau dibiarkan, bagaimana nasib anak-cucu kita nantinya, ngga bisamenikmati lingkungan dan alam yang indah kalau terus dieksploitasi,” ujarnya.

    *) Nama dan lokasidesa di artikel ini disamarkan untuk menjaga keamanan dan privasi narasumber.

    Baca Selengkapnya
  • Simalakama Tarif Retribusi Pasar

    Retribusi sewa lapak di pasar Kota Mataram menyimpan masalah. Regulasi pemerintah membuat juru pungut hingga kepala pasar, sewaktu-waktu bisa masuk dalam pusaran hukum. Juga menjadi celah oknum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

    Dua tahun, dua dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Pasar Kebon Roek. Tahun lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram yang mengungkapnya. Ada praktik penarikan retribusi yang dilakukan petugas pasar tanpa disertai karcis.

    Kasus tak berlanjut hingga Pengadilan Tipikor. Sebab oknum tersebut bukan berstatus ASN. Polisi kemudian menjeratnya dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Artinya, hanya pidana umum.

    Satu tahun berselang, 2019, dugaan pungli kembali mencuat. Kasus sempat ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Kemudian dilimpahkan ke Inspektorat Kota Mataram.

    Temuan penyelidik menyebutkan ada kejanggalan pada setoran retribusi yang dilakukan pedagang. Dari yang seharusnya Rp 800 per pedagang per meter persegi, tetapi ditarik Rp 2.000.

    Retribusi pedagang di pasar diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada dua jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi pelayanan pasar dan retribusi ruang.

    Untuk retribusi pelayanan berdasarkan tipe pasar A, B, dan C, pedagang yang menempati los atau bangunan dikenakan Rp 800, Rp 600,.dan Rp 500 per meter persegi. Adapun pedagang di halaman dan wilayah pasar, tarifnya sebesar Rp 500, Rp 300, dan Rp 200.

    Retribusi ruang bagi pedagang tetap, dikenakan tarif Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.500 untuk wilayah los pasar sebagai tempat penjualan. Untuk tempat penyimpanan barang di lokasi sama, tarifnya Rp 5.000; Rp 4.000; dan Rp 3.000.

    Adapun retribusi ruang di halaman untuk tempat penjualan, retribusinya sebesar Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.000. Apabila digunakan untuk tempat penyimpanan barang, pedagang harus membayar retribusi Rp 4.000; Rp 3.000; dan Rp 2.500.

    Kondisi penarikan yang melebihi aturan tersebut, diakui Kepala Pasar Kebon Roek Malwi. Meski itu bukan berasal dari keingingan petugas pasar. Tapi lebih kepada kondisi di lapangan yang memaksa.

    Kata dia, perda memang telah menetapkan besaran retribusi kepada pedagang. Tetapi, tidak semua pedagang memahami. Misalnya, beberapa pedagang yang memiliki lapak berukuran lebih dari satu meter persegi, namun membayar retribusi kurang dari yang ditetapkan.

    ”Yang mereka pahami itu, bagaimana pasar itu ramai. Jadi mereka bisa mengeluarkan sesuai hasil (jualannya),” kata Malwi.

    Jika dihitung berdasarkan potensi, Pasar Kebon Roek bisa menarik retribusi hingga Rp 4 juta setiap harinya. Jika kondisi di lapangan ideal, kata Malwi. Seluruh pedagang berjualan dan menyetor retribusi sesuai aturan.

    Jumlah pedagang tetap yang terdata di Pasar Kebon Roek sebanyak 785 orang. Yang aktif berjualan hanya 75 persen. Dari angka tersebut, ucap Malwi, tidak semuanya menyetor retribusi sesuai aturan.

    Padahal ada target yang dibebankan kepada pasar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Untuk Pasar Kebon Roek, Badan Keuangan Daerah (BKD) menargetkan PAD Rp 1.550.000 per harinya.

    Kondisi pedagang yang menyetor kurang dengan beban target, membuat Malwi melakukan penyeimbangan. Melalui setoran pedagang tidak tetap. Dengan nilai setoran melebihi regulasi perda.

    ”Kami dibebankan target, sementara kondisi lapangan pedagang banyak tidak menyetor sesuai tarif. Akhirnya bagaimana caranya bisa mengejar target itu,” akunya.

    Ini yang kemudian membuat juru pungut seperti memakan buah simalakama. Penarikan kurang, membuat target tak tercapai. Menarik lebih, membuat mereka bisa berhadapan dengan dugaan pungli.

    Pedagang yang menyetor lebih dari tarif, digunakan untuk menutup setoran pedagang lain. ”Sekarang pedagang kangkung kadang kasih Rp 1.000, di karcis Rp 800, kalau kita kembalikan Rp 200, mereka yang tidak mau,” dalih Malwi.

    Menurut mantan Kepala Pasar ACC ini, jika ingin benar-benar menerapkan tarif retribusi sesuai perda, maka pemerintah harus membantu pasar. Harus ada tim dari Dinas Perdagangan, Inspektorat, Kejaksaan, hingga BPK.

    Fungsi tim, sebut Malwi, memberi pemahaman kepada pedagang. Bahwa ada aturan mengenai retribusi. ”Kondisi di seluruh pasar seperti ini. Jangan kami saja yang menerima beban,” tuturnya.

    Selain itu, Malwi juga berharap ada perubahan nominal retribusi dalam perda. Nilai retribusi sebaiknya dibulatkan. Tidak saja membuat PAD bertambah, tapi mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

    ”Kalau yang Rp 800 itu jadikan saja Rp 1.000. Rp 200 jadi Rp 500,” tandas Malwi.

    Sementara itu, setelah menerima berkas penyelidikan dari Polda NTB, Inspektorat Kota Mataram melakukan klarifikasi. Setelah rampung, laporannya akan diserahkan kepada kepolisian.

    Inspektur Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, ada kepercayaan besar yang diberikan APH kepada APIP. Itu yang akan digunakan Inspektorat untuk bekerja dengan maksimal.

    ”Masih terus kita lakukan klarifikasi. Begitu dapat hasilnya, kita laporkan ke Polda,” kata Alwan.

    Karena masih berproses, Alwan tak ingin berandai-andai soal kesimpulan nanti. Tim sekarang ini tengah bekerja, mencari akar persoalan yang menyebabkan masalah di Pasar Kebon Roek.

    Setidaknya, kata dia, ada dua sisi yang didalami Inspektorat. Apakah penyebabnya berasal dari nominal retribusi yang serba tanggung atau tabiat dan kebiasaan petugas pasar dengan menarik retribusi lebih.

    ”Apakah di SDM atau karena aturan. Belum bisa kita simpulkan faktor mana yang paling besar,” tuturnya.

    Menurut Alwan, akan ada rekomendasi yang berbeda. Bergantung pada hasil yang diperoleh tim selama klarifikasi ini. Nantinya, saran akan dimasukkan pada kesimpulan berdasarkan faktor penyebab apa yang dominan dalam dugaan pungli di Pasar Kebon Roek.

    ”Tunggu saja. Tidak bisa kita berandai-andai. Belum tahu juga ini, apakah karena SDM atau memang aturan yang menjadi celahnya,” kilah Alwan.

    Terlepas dari itu, Inspektorat juga bergerak ke arah persuasif. Menyikapi kejadian di Pasar Kebon Roek. Akhir bulan ini, kata Alwan, mereka kan mengumpulkan seluruh juru pungut pasar di Kota Mataram. Menyosialisasikan apa itu pungli.

    ”Kita sudah ada komitmen dengan Kadis Perdagangan. Nanti tanggal 30 Oktober, kita lakukan sosialisasi Saber Pungli,” tandasnya.

    Tak Sesuai Regulasi Masuk Pungli

    Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, Pemkot Mataram harus segera membenahi persoalan retribusi di pasar. Memperbaiki sistem yang mendukung celah terciptanya pungli.

    ”Yang dirugikan itu masyarakat dan pedagang,” kata Johan.

    Menurut dia, pemerintah telah menetapkan besaran tarif retribusi. Apa yang dilakukan juru pungut, dengan menarik retribusi di atas aturan, sudah masuk kategori pungli. ”Tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu jelas pungli,” tegas ia.

    Meski begitu, persoalan munculnya pungli harus dicari lebih dalam. Jika berdasarkan pengakuan kepala Pasar Kebon Roek, adanya nominal tarif yang tidak dibulatkan, maka pemkot harus menyikapinya. Misalnya dengan melakukan revisi perda.

    Alasannya, perda menjadi landasan hukum. Bagi setiap orang yang bertugas dan mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan penarikan retribusi.

    Perubahan peraturan juga harus diimbangi dengan komitmen setiap kepala pasar. Juga petugas juru pungut di dalamnya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan. Tidak menarik melebihi tarif yang ditetapkan. Apapun alasannya.

    ”Supaya tertutup celah untuk korupsi itu,” tandas Johan.

    Tutup Celah Pungli

    Dugaan pungli di Pasar Kebon Roek berbuntut panjang. Pemkot Mataram akhirnya melakukan evaluasi. Menggeser sejumlah kepala pasar. Malwi, yang sebelumnya bertugas di Pasar ACC, sudah satu bulan terakhir menjabat sebagai Kepala Pasar Kebon Roek.

    Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, evaluasi dilakukan Dinas Perdagangan (Disdag). Berkaitan dengan supervisi yang lebih ketat untuk seluruh kegiatan petugas di pasar.

    ”Instruksi kita juga supaya dievaluasi lag,” kata Mohan.

    Dari sejumlah pasar, Mohan menaruh atensi khusus untuk Kebon Roek. Apalagi setelah ada kejadian dugaan pungli, yang terjadi untuk kedua kalinya. Hanya dalam rentang waktu satu tahun.

    Mohan menilai, aktivitas Kebon Roek cukup dinamis dibanding pasar lain. Karena itu, mereka yang bertugas di sana seharusnya punya daya tahan lebih. Kuat menghadapi godaan.

    Disinggung mengenai petugas pasar Kebon Roek yang kurang berintegritas, dibantah Mohan. Dia menyebut semua kepala pasar di Kota Mataram tetap memiliki integritas. Begitu pula dedikasi.

    ”Tapi soal daya tahan, itu penting. Karena itu tadi, Pasar Kebon Roek lebih dinamis dibanding pasar lain,” ucapnya.

    Bagi Mohan, integritas sangat penting. Terutama untuk petugas pasar. Mohan melihat banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan, apabila petugas pasar tidak memilki integritas.

    ”Mereka bisa lakukan penyalahgunaan wewenang, kalau tidak punya komitmen,” terang Mohan.

    Sekda Kota Mataram H Effeendi Eko Saswito mengatakan, tindak lanjut pungli di Pasar Kebon Roek sudah pasti dilakukan. Evaluasi juga dijalankan berdasarkan perintah dari Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

    ”Makanya kita lihat, apa ini persoalan status atau karakter dan mental petugasnya. Perlu kita dalami,” ujar dia.

    Eko melihat penyelidikan yang dilakukan Polda NTB, kemudian dilanjutkan dengan Inspektorat Mataram harus dijadikan pelajaran. Karena itu, evaluasi tidak saja dilakukan untuk Pasar Kebon Roek. Tapi terhadap seluruh petugas di pasar se-Kota Mataram.

    ”Kita ambil ini sebagai sebuah pelajaran supaya jangan terulang lagi,” harap Eko. (dit/r5)

    Source : https://www.lombokpost.net/2019/10/28/simalakama-tarif-retribusi-pasar/

    Link : https://www.lombokpost.net

    Baca Selengkapnya
  • Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Di peraturan itu, pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan system informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB  juga menjamin ruang bagi public untuk berpartisi pasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya. Dua klausul ini merupakan jawaban awaldari persoalan-persoalan mendasar  yang dialam imasyarakat Provinsi NTB yang hidup di sekitar tambang: minimnya akses informasi dan ruang partisipasi.

    Aktivitas pertambangan marak di NTB,baik logam maupun non-logam, termasuk penambangan pasir besi dan pasirlaut di sejumlah pesisir pantai di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sayangnya, potensi pertambangan ini belum berhasil meningkatkan kualitas hidup warga. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan justrumenjadikan warga sekitar tambang sebagai pihak yang paling dirugikan.

    Buka Informasi dan Ruang Partisipasi

    Di Kabupaten Lombok Timur misalnya, aktivitas penambangan pasir berdampak signifikan terhadap pendapatan para nelayan. Koalisi Anti-Mafia Tambang menyebutkan, limbah hasil pertambangan merusak ekosistem dan mematikan mikroorganisme laut yang menjadi sumberpakan ikan. Semakin sedikit jumlah ikan,tentu semakin kecil pula pendapatan para nelayan. Para nelayan pun terpaksa mengeluarkan ongkos melaut lebih besar agar bisa menangkap ikan sampai ke wilayah di provinsi tetangga, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Para nelayan atau warga sekitar tambang tentu dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pejabat setempat jika menemukan tambang yang tidak mendukung hidup mereka secara layak seperti warga di Kabupaten Lombok Timur. Selain turun kejalan, upaya lain yang bisa warga lakukan adalah dengan mengakses informasi izin usaha pertambangan untuk memantau kegiatan pertambangan di  wilayah mereka.

    Sayangnya, menurut Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB), banyak warga enggan berhadapan langsung secara perorangan dengan perusahaan tambang karena takut menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan seperti dugaan yang dialami aktivis lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah.

    Johan, peneliti SOMASI NTB, menjelaskan, tanpa informasi yang memadai, warga tak akan tahu kewajiban-kewajiban perusahaan tambang dan batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Dampaknya, warga pun tidak bisa mengawasi apakah perusahaan sudah memenuhi kewajibannya atau justru melanggar batasan yang  telah disepakati. Dengan begitu, warga juga bisa melapor kepada pemerintah atau pihak berwenang jika perusahaan melanggar izin dan merugikan kehidupan mereka.

    Merespon masalah itu, Koordinator Badan Pekerja SOMASI NTB Dwi Arie Santo pun mengusulkan kepada pemerintah Provinsi NTB untuk memasukkan aspek keterbukaan informasi dan partisipasi public kedalamPeraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Inisiasi tersebut ia sampaikan saat acara konsultasi public rancangan perda itu pada Mei 2019. Tak berhenti  di situ, diamengatakan, “komunikasi intensif dan non-formal dengan tim penyusun dan dinas-dinas terkait terus dilakukan [SOMASI NTB] sampai akhirnya perda disahkan pada 11 september 2019.”

    Berkat kegigihan SOMASI NTB, di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 ini, ada ketentuan khusus tentang data dan system informasi pertambangan. Ketentuan ini mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan informasi dan data pertambangan apa saja yang merekamiliki. Pemerintah juga harus mempublikasikan nama-nama organisasi perangkat daerah yang menjadi pemilik data. Hal ini akan mempermudah warga dalam memperoleh informasi pertambangan untuk bekal melakukan pengawasan. OPD pun tak bisa lagi berkelit dan mengatakan tak punya data jika diminta warga.

    Selain itu, ada juga ketentuan yang menjamin hak warga untuk berpartisipasi mengawasi aktivitas tambang. Peraturan ini menjamin hak warga jika ingin mengadukan perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Misalnya, warga di pesisir pantai bisa melapor ke pemerintah jika aktivitas pertambangan pasir di wilayahnya menyebabkan turunnya tangkapan ikan mereka.

    Meski upaya SOMASI NTB membuahkan hasil signifikan, upaya untuk mendorong perbaikan tata kelola pertambangan di Provinsi NTB belum selesai. Masih ada sejumlah aspek yang belum diakomodir di dalam peraturan ini.Meliana Lumbantoruan, Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan PWYP Indonesia mengatakan, setidaknya ada dua poin yang harus dimasukkan kedalam Perda yang baru disahkan tersebut. Poin pertama adalah perlindungan bagi warga yang melaporkan penyimpangan aktivitas pertambangan. Meliana mengatakan, hal itu penting untuk mencegah kriminalisasi dan persekusi terhadap warga dan juga kelompok masyarakat sipil yang melakukan aduan.

    Ia menambahkan, pemerintah juga perlu merincikan persyaratan yang harus warga penuhi sebelum mereka melakukan aduan. “Jangan sampai, nanti saat warga melakukan pengaduan tapi ngga ditindaklanjuti samape merintah karena bukti atau persyaratannya kurang,” pungkasnya.

    *Tertarik meliha tcerita lain dari NTB terkait keterbukaan kontrak dan perijinan tambang?

    Baca Selengkapnya

  • Credit Suara NTB

    Lantik Tersangka OTT Jadi Pejabat, Bupati Bima Jadi Sasaran Kritik

    Mataram (Suara NTB) – Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai, mutasi jabatan pejabat tersangkut kasus korupsi melanggar ketentuan. Yakni pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Pengelolaan Manajemen ASN.

    Pasal itu menerangkan bahwa dalam pengelolaan manajemen ASN itu ditujukan untuk menghasilkan pejabat atau ASN yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    “Penafsiran a contrario sudah jelas, orang yang diangkat telah diduga apalagi ditetapkan sebagai tersangka korupsi sudah tentu tidak sesuai dengan tujuan dan marwah reformasi birokrasi,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 11 Oktober 2019.

    Menurutnya, ASN yang diduga tidak berintegritas itu tidak layak diberikan jabatan apapun. Pengangkatan itu juga akan memicu munculnya skeptisisme masyarakat mengenai komitmen kepala daerah dalam mendukung pemberantasan korupsi.

    “Rendahnya komitmen anti korupsi kepala daerah ini sangat disayangkan. Tidak hanya Bupati Bima, kepala daerah lain pun pernah terjerembab dalam praktik mutasi seperti ini,” ujarnya.

    Johan menegaskan, azas praduga tidak bersalah bisa dikesampingkan. Menilik dari peristiwa hukum oknum pejabat yang terjerat kasus korupsi tersebut.

    “Berlindung di balik azas praduga tidak bersalah adalah yang menurut saya keliru dalam hal mutasi pejabat. Harusnya Bupati menimbang hal itu sebelum merombak pejabat,” terang master hukum lulusan Universitas Brawijaya ini.

    Jika Bupati tetap memaksakan mutasi, imbuh Johan, maka masyarakat bisa berprasangka ada yang tidak beres dalam prosesnya. “Bisa jadi ada praktik-praktik yang tidak dibenarkan terjadi di sana,” ucapnya. (why/uki)

    Source : https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/278213/Lantik.Tersangka.OTT.Jadi.Pejabat,Bupati.Bima.Jadi.Sasaran.Kritik/

    Link : https://www.suarantb.com/

    Baca Selengkapnya