Menghadapi Teror Pengawasan Tambang

BERITA TERBARU & LINIMASA

  • Menghadapi Teror Pengawasan Tambang

    Perlu dua kali bagi Kamal, bukan nama sebenarnya, untuk datang ke lokasi galian C di Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah demi mendapatkan sejumlah informasi. Kamal tinggal di desa yang bertetangga dengan Desa Pemepek, Lombok Tengah. Pada kedatangan pertama sekitar November 2019, Kamal mesti berhadapan dengan sejumlah warga setempat. Mereka bertanya dengan curiga soal tujuan kedatangan Kamal.

    “Saya memilih mundur karena terus terang agak takut,” kata Kamal.

    Beberapa hari berselang, Kamal datang lagi. Kali ini dia meminta bantuan seorang kawannya, warga Desa Pemepek. Agar rencananya mulus, Kamal menyamar sebagai calon pembeli lokasi galian. Oleh warga setempat dia kemudian dipertemukan dengan sejumlah broker. Dengan cara ini Kamal berhasil mendapatkan sejumlah informasi mengenai kondisi pertambangan rakyat tersebut: siapa pemiliknya dan bagaimana izinnya.

    “Banyak galian yang tidak dipasangi tanda,” kata Kamal.

    Sejak dua tahun lalu, Kamal dan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (Somasi NTB) mengadvokasi kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB pada 2018 menyebutkan terdapat 261 izin usaha pertambangan di provinsi tersebut. Sebanyak 27 di antaranya merupakan izin tambang mineral logam dan sisanya merupakan izin tambang batuan. Aktivitas pertambangan ini mencapai 190 ribu hektar atau mencapai 10 persen dari luas daratan NTB.

    Ada dua wilayah yang menjadi lokasi advokasi Somasi NTB. Kedua wilayah pemantauan ini tersebar di 22 titik dan dilakukan oleh tujuh orang warga setempat pada periode November 2019 hingga Februari 2020.

    Wilayah pertama adalah pertambangan emas rakyat di Sekotong. Di Sekotong, kegiatan penambangan emas mencapai puncak kejayaannya antara 2008 hingga 2010. Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, Dwi Arie Santo, menuturkan bahwa regulasi yang membuat terjadinya “obral besar-besaran” aktivitas pertambangan. Pendapat Dwi Arie ini merujuk pada penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memindahkan kewenangan pertambangan kepada pemerintahan kabupaten/kota. Kini, pertambangan di Sekotong mulai meredup meskipun tak sepenuhnya hilang.

    Wilayah kedua adalah tambang galian C di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Di Desa Pemepek, marak terjadi aktivitas pertambangan yang mengangkut pasir, batu, dan kerikil secara ilegal. Kepolisian Daerah NTB sebenarnya sudah menetapkan beberapa tersangka untuk kasus penambangan ilegal ini. Namun, hingga hari ini praktik tersebut masih terus terjadi. Karena itulah Kamal bersama Somasi NTB mendorong agar pemerintah membuka data-data pertambangan di provinsi tersebut.

    Tentu saja tak mudah mengawasi aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Penyebabnya, menurut Dwi Arie, warga setempat menerima manfaat ekonomi dari kehadiran tambang- tambang itu. Sehingga, mereka juga berkepentingan agar lokasi tambang itu tak ditutup. Itulah sebabnya warga di sana mengawasi secara ketat siapa saja yang masuk ke wilayah mereka.

    Situasi ini membuat Dwi dan kawan-kawannya mesti menempuh berbagai cara untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas tambang ini. Ada yang berpura-pura menjadi pembeli hasil tambang, mencari lokasi untuk kegiatan balapan off-road, hingga beralasan salah jalan. “Saya misalnya menyamar sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis,” kata Dwi Arie. Ketika sudah tiba di lokasi pertambangan, mereka berpura-pura menelepon supaya bisa diam-diam mendokumentasikan lokasi tambang.

    Selain sulitnya mendapatkan informasi, organisasi yang mengadvokasi pertambangan pun tak putus dirundung teror. Pada Januari 2019, misalnya, rumah Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, dibakar orang tak dikenal. Insiden ini punya dampak pada warga di sekitar lokasi tambang yang biasa menjadi sumber informasi. Dwi Arie mengatakan mereka menjadi ketakutan setelah teror tersebut. Apalagi, teror pembakaran ini diduga masih terkait dengan sikap kritis Walhi atas pertambangan ilegal di Lombok. Masyarakat yang menjadi mitra Somasi NTB dan terlibat dalam pemantauan aktivitas tambang juga mulai ditanya-tanyai oleh warga lain yang diduga terkait dengan jaringan pemilik aktivitas tambang.

    “Mereka ketakutan,” kata Dwi Arie.

    Meski memberi manfaat ekonomi, tapi aktivitas pertambangan berpotensi merusak lingkungan. Dan rusaknya lingkungan punya ongkos ekonomi yang sebenarnya jauh lebih besar. Di Pemepek misalnya, pada pekan kedua September lalu masyarakat setempat berunjuk rasa mengenai masalah krisis air bersih.

    Padahal, menurut Dwi Arie, warga di Pemepek selama ini tak pernah mengalami masalah air. Namun sejak beberapa waktu terakhir, air yang mereka terima di sepanjang aliran sungai warnanya menjadi keruh kecokelatan. Kerusakan ini, kata Dwi Arie, belum termasuk dampak sosial lainnya seperti tingginya angka kecelakaan akibat lalu lintas truk pengangkut pasir.

    Untuk menindaklanjuti pengawasan ini, Somasi NTB menggelar sejumlah pertemuan sejak akhir Desember 2019 hingga Januari 2020. Pertemuan ini digelar demi membantu warga dalam proses pelaporan. Menurut Dwi Arie, mereka ingin agar laporan pemantauan itu disusun lebih terstruktur sebelum disampaikan ke pemerintah daerah. Sayangnya, tidak ada warga yang berani datang melapor. Maka untuk menyiasatinya, salah seorang pekerjaan Somasi NTB, Jamaludin, pada 23 Juni 2020 mewakili warga Desa Cendi Manik, Sekotong, untuk melapor melalui platform NTB Care. Aplikasi ini merupakan layanan aduan yang dibuat oleh Pemerintah NTB untuk menampung keluhan warga terkait permasalahan di provinsi tersebut.

    Ada sejumlah isu yang mereka laporkan. Pertama, lokasi tambang di daerah itu dianggap rawan longsor sehingga membahayakan warga sekitar, merusak lahan pertanian, dan juga mencemari air di wilayah tersebut. Kedua, mereka meminta agar pemilik tambang memasang tanda di wilayah pertambangan. Tujuannya adalah agar warga setempat mengetahui siapa pemilik tambang, izin operasi dan berapa lama durasi pengerjaan tambang tersebut. Ketiga, mereka meminta agar pemerintah melibatkan warga dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Keempat, mereka menyampaikan tidak adanya transparansi yang dipampang di dalam situs pemerintah daerah seperti amanat Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.

    Untungnya, kata Dwi Arie, respons pemerintah seperti yang mereka harapkan. Petugas administratur NTB Care berterima kasih atas laporan ini. Hanya saja, petugas meminta agar mereka menyampaikan data lebih lengkap. Dwi Arie tidak puas dengan tanggapan pemerintah. “Seharusnya mereka juga menjelaskan poin-poin lain yang kami laporkan,” kata Dwi Arie.

    Baca Selengkapnya
  • Newsletter – Open Contracting – April 2020

    oleh PWYP Indonesia

  • Newsletter – Open Contracting – Desember 2019

    oleh PWYP Indonesia

  • Aktivis antikorupsi beber sumber anggaran yang bisa direalokasi untuk Covid-19

    Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak pemerintah realokasi anggaran untuk tangani Covid-19.

    Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak pemerintah untuk merealokasi anggaran dari berbagai sumber untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

    Tujuannya, agar penanganan pandemi ini dapat teratasi dengan baik, sebab pemerintah dianggap lalai dalam merespon virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini.

    Koalisi itu, terdiri dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar, Sentra Advokasi untuk Hak Dasar (SAHdaR) Medan, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

    “Pemerintah harus realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19,” kata salah satu anggota koalisi dari ICW Wanna Alamsyah, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Selasa (31/3).

    Wanna mengatakan, sejumlah sumber anggaran dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19, seperti insentif untuk industri pariwisata yang nilainya mencapai Rp4,7 triliun.

    Selain itu, terdapat juga anggaran infrastruktur senilai Rp 419,2 triliun yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah untuk dimasukkan ke dalam APBN 2020. 

    Kemudian, anggaran pemindahan ibu kota baru senilai Rp2 triliun. Terakhir, anggaran dari seluruh tunjangan yang diberikan ke anggota DPR RI dan menteri sebesar Rp 270 miliar.

    “Sehingga total anggaran yang dapat di realokasi untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 425 triliun. Ini belum termasuk anggaran rapat-rapat di setiap instansi dan dinas yang tentunya tidak dimanfaatkan, kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, anggaran makan minum, dan lain sebagainya,” ujar dia.

    Menurutnya, realokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagu tenaga kesehatan, dan membeli alat pemeriksaan swab untuk pemeriksaan massal. Selain itu, anggaran tersebut juga dapat dialokasikan untuk pekerja informal apabila karantina wilayah dapat diberlakukan.

    Lebih lanjut, Wanna menilai pemerintah tidak siap dan gagap dalam menanggulangi persoalan pandemik ini. Hal itu diyakini dengab melihat minimnya APD untuk tenaga kesehatan. Alhasil, sembilan nyawa tenaga medis harus meregang akibat fasilitas tidak terpenuhi.

    Di samping itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak jelas dalam menanggulangi pandemik ini. Tidak transparan dan tidak konsisten informasi yang diberikan merupakan salah stu bukti konkret gagapnya pemerintah dalam menyikapi pandemi ini.

    “Satu contoh yang nyata adalah ketika pasien Covid-19 asal Cianjur yang meninggal beberapa waktu lalu. Informasi yang diberikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 menyatakan bahwa pasien tersebut negatif coronavirus. Namun informasi tersebut beberapa waktu kemudian dibantah oleh Gubernur Jawa Barat dan menyatakan bahwa pasien tersebut meninggal karena positif Covid-19,” papar Wanna.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan akan merelokasi anggaran sebesar Rp27,7 triliun untuk menangani Covid-19 di Indonesia. Anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp5 triliun-Rp10 triliun dan transfer dana daerah senilai Rp17,17 triliun.

    “Kami estimasi di sini ada Rp5 triliun-Rp10 triliun anggaran dari Kementerian/Lembaga yang bisa direlokasi untuk dipindahkan menjadi dana penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video dari Jakarta, Rabu (18/3).

    Sri melanjutkan, banyak Kementerian atau Lembaga (K/L) yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya saat ini. Termasuk dalam hal ini perjalanan dinas, meeting, dan belanja barang yang bukan prioritas. Sehingga, K/L bisa mengalokasikan atau melakukan realokasi anggaran untuk hal yang penting.

    Sementara, untuk dana transfer ke daerah mencakup dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau, DBH sumber daya alam migas dan migas, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, serta dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan.

    “Sehingga, pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh bilang mereka tidak punya langkah. Pemda harus menyusun langkah penanganan untuk Covid-19,” pungkasnya.

    Sumber Link : https://www.alinea.id/nasional/aktivis-antikorupsi-beber-sumber-anggaran-untuk-covid-19-b1ZJY9sSe

    Baca Selengkapnya