Newsletter – Open Contracting – April 2020

BERITA TERBARU & LINIMASA

  • Newsletter – Open Contracting – April 2020

    oleh PWYP Indonesia

  • Newsletter – Open Contracting – Desember 2019

    oleh PWYP Indonesia

  • Aktivis antikorupsi beber sumber anggaran yang bisa direalokasi untuk Covid-19

    Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak pemerintah realokasi anggaran untuk tangani Covid-19.

    Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak pemerintah untuk merealokasi anggaran dari berbagai sumber untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

    Tujuannya, agar penanganan pandemi ini dapat teratasi dengan baik, sebab pemerintah dianggap lalai dalam merespon virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini.

    Koalisi itu, terdiri dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar, Sentra Advokasi untuk Hak Dasar (SAHdaR) Medan, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

    "Pemerintah harus realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19," kata salah satu anggota koalisi dari ICW Wanna Alamsyah, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Selasa (31/3).

    Wanna mengatakan, sejumlah sumber anggaran dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19, seperti insentif untuk industri pariwisata yang nilainya mencapai Rp4,7 triliun.

    Selain itu, terdapat juga anggaran infrastruktur senilai Rp 419,2 triliun yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah untuk dimasukkan ke dalam APBN 2020. 

    Kemudian, anggaran pemindahan ibu kota baru senilai Rp2 triliun. Terakhir, anggaran dari seluruh tunjangan yang diberikan ke anggota DPR RI dan menteri sebesar Rp 270 miliar.

    "Sehingga total anggaran yang dapat di realokasi untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 425 triliun. Ini belum termasuk anggaran rapat-rapat di setiap instansi dan dinas yang tentunya tidak dimanfaatkan, kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, anggaran makan minum, dan lain sebagainya," ujar dia.

    Menurutnya, realokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagu tenaga kesehatan, dan membeli alat pemeriksaan swab untuk pemeriksaan massal. Selain itu, anggaran tersebut juga dapat dialokasikan untuk pekerja informal apabila karantina wilayah dapat diberlakukan.

    Lebih lanjut, Wanna menilai pemerintah tidak siap dan gagap dalam menanggulangi persoalan pandemik ini. Hal itu diyakini dengab melihat minimnya APD untuk tenaga kesehatan. Alhasil, sembilan nyawa tenaga medis harus meregang akibat fasilitas tidak terpenuhi.

    Di samping itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak jelas dalam menanggulangi pandemik ini. Tidak transparan dan tidak konsisten informasi yang diberikan merupakan salah stu bukti konkret gagapnya pemerintah dalam menyikapi pandemi ini.

    "Satu contoh yang nyata adalah ketika pasien Covid-19 asal Cianjur yang meninggal beberapa waktu lalu. Informasi yang diberikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 menyatakan bahwa pasien tersebut negatif coronavirus. Namun informasi tersebut beberapa waktu kemudian dibantah oleh Gubernur Jawa Barat dan menyatakan bahwa pasien tersebut meninggal karena positif Covid-19," papar Wanna.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan akan merelokasi anggaran sebesar Rp27,7 triliun untuk menangani Covid-19 di Indonesia. Anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp5 triliun-Rp10 triliun dan transfer dana daerah senilai Rp17,17 triliun.

    "Kami estimasi di sini ada Rp5 triliun-Rp10 triliun anggaran dari Kementerian/Lembaga yang bisa direlokasi untuk dipindahkan menjadi dana penanganan Covid-19," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video dari Jakarta, Rabu (18/3).

    Sri melanjutkan, banyak Kementerian atau Lembaga (K/L) yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya saat ini. Termasuk dalam hal ini perjalanan dinas, meeting, dan belanja barang yang bukan prioritas. Sehingga, K/L bisa mengalokasikan atau melakukan realokasi anggaran untuk hal yang penting.

    Sementara, untuk dana transfer ke daerah mencakup dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau, DBH sumber daya alam migas dan migas, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, serta dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan.

    "Sehingga, pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh bilang mereka tidak punya langkah. Pemda harus menyusun langkah penanganan untuk Covid-19," pungkasnya.

    Sumber Link : https://www.alinea.id/nasional/aktivis-antikorupsi-beber-sumber-anggaran-untuk-covid-19-b1ZJY9sSe

    Baca Selengkapnya
  • Dulu Penambang Kini Aktivis

    Novi pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal.  Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Mantan suami Novi kala itu memiliki lahan berbukit seluas satu hektar di dekat tempat tinggal mereka. Pada tahun 2012, mantan suami Novi memutuskan untuk membuka lahan itu dan menjadikannya sebagai  area persawahan. Pepohonan di lahan itu pun ditebang. Mantan suami Novi juga mempersilah kansiapapun untuk menguruk dan membelitanah hasil galian dan tanah liat dari sana. Kata Novi, “kalau tanah bukit-bukit di lahan itu tak diuruk, air irigasi tak akan sampai kesawah karena letaknya di dataran yang lebih rendah.”

    “Bukan Cuma itu saja sih, tapi juga karena banyaknya permintaan untuk membeli tanah uruk dan tanah liat untuk bahan baku pembuatan batu bata merah,” ujarnya. Tanah di lahan itu juga diuruk dan dibeli oleh pengusaha gerabah dan genteng. Mereka menerima bayaran Rp25 ribu untuk satu truk jungkit.

    Mereka tak sendirian. Di desa tempat Novi dulu tinggal, ada belasan penambang galian C – tanah uruk, tanah liat, batuan, dan pasir. Tiga sampai lima truk besar pengangkut tanah pun kelua rmasuk desa setiap harinya dan merusak jalan yang dilewatinya.

    Mantan suami Novi pernah ditegur tetangga karena aktivitas truk-truk pengangkut tanah dan memintanya untuk menghentikan aktivitas penambangan. “Dia [mantan suami] merespon begini, “Inikan tanah saya, terserah mau saya apakan”,tuturNovi.

    Novi sebenarnya tak seratus persen mendukung aktivitas pertambangan itu. Setelah pohon-pohon sengon ditebang dan tanah diuruk, sumur di rumahnya selalu kering setiap musim kemarau datang. Padahal sebelumnya, ia tak pernah kekurangan air bersih, pun saat kemarau. Novi mengaku tak enak hati jika mengeluhkan hal itu ke sang mantan suami. “Saya Cuma mengikuti saja. Bagaimanapun itukan tanah bukan punya saya, punya mertua [yang diberikan ke mantan suami], jadi saya ngga punya hak,” ujarnya.

    Aktivitas pertambangan di pekarangan Novi dan mantan suaminya berhenti pada tahun 2014 setelah bukit-bukit di lahan itu rata dengan tanah. Selama dua tahun, hanya sedikit warga yang berani menyampaikan keluhan terkait rusaknya jalan secara langsung kemantan suaminya. Sebab, kata Novi, mantan suaminya merupakan orang yang cukup dipandang di desanya. Warga yang merasa segan kepada mantan suaminya akan melayangkan teguran ke Novi. Iahanya bilang, “komplainnya ke suami saya saja langsung, jangan kesaya. Saya ngga punya hak untuk melarang

    .”

    Turun Lapangan Mengawasi  Tambang

    Novi adalah seorang guru. Dia mengajar ilmu pengetahuan sosial kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia juga merupakan anggota Forum Masyarakat Peduli Desa dan kader pembangunan manusia di desa tempat tinggalnya saat ini.

    Setelah mengikuti Pelatihan Pengawasan Aktivitas Pertambangan untuk Komunitas yang diselenggarakan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB) dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada 21 November 2019, Novi turun kelapangan. Bersama satu orang temannya, ia mendatangi tujuh lokasi pertambangan di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sepeda motor pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2019.

    Meliana Lumbantoruan, Manager Pengelolaan Pengetahuan dan Riset PWYP Indonesia, dan Dwi Ariesanto, Koordinator SOMASI NTB, menjadi pemateri di Pelatihan Pengawasan Aktivitas Pertambangan untuk Komunitas pada 21 November 2019 di Kota Mataram, Provinsi NTB.

    Novi terdorong untuk memantau aktivitas pertambangan sebab ia ingin tahu lebih dalam mengenai dampak pertambangan bagi kehidupan masyarakat, apakah masyarakat diuntungkan atau justru dirugikan. Sebagai kader pembangunan manusia, Novi juga penasaran, bagaimana aktivitas tambang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak yang tinggal di sekitar area pertambangan. Novi semangat untuk mendatangi langsung lokasi-lokasi pertambangan juga karena ingin melihat sendiri aktivitas tambang dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

    Novi mengatakan, ia sedih saat melihat kondisi lingkungan area tambang. Berdasarkan pengamatannya, setengah Gunung Prabu, lokasi pertambangan emas ilegal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang ia datangi, sudah gundul, tak lagi rimbun pepohonan. Perbukitan di sekitar gunung ini pun setengahnyarusakkarenaaktivitaspertambangan. Di lokasi lain, di Kecamatan Pringgarata, Novi menemukan lokasi tambang galian C dekat permukiman warga. Di sana, ada sejumlah alat berat untuk menguruk tanah, pasir, dan menggali batu apung. Ia juga melihat ada lubang-lubang bekas tambang dengan kedalaman sekitar 20 meter di wilayah itu. “Kalau ambruk lubang itu, bahaya,” paparnya.

    Tak banyak tantangan ia temui saat melakukan pemantauan. Ia sengaja mengunjungi lokasi pertambangan di pagi atau siang hari saat wilayah pertambangan sepi agar lebih leluasa mengamati. Ada sekali waktu saat datang ke daerah Patre, Kecamatan Praya Barat, Novi dihampiri warga dan ditanya ada keperluan apa datang ke area pertambangan. “Warga di sekitar tambang biasanya sensi kalau ada orang baru datang. Jadi saya ngga berani motret saat datang kesana. Lalu saya bilang kewarga itu kalau saya mau beli batu untuk dijual lagi, jadi ngga terlalu dicurigai,” tuturnya.

    Novi mengaku tak kapok menempuh jarak puluhan kilometer untuk memantau langsung aktivitas pertambangan. Ia bertekad untuk terus melakukannya. Novi berharap, temuan-temuannya tentang tambang ilegal di wilayahnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia juga berharap, pemerintah daerahpun aktif melakukanpemantauan langsung kelapangan,mengecek langsung lokasipertambangan, apakah berdekatan dengan perumahan atau fasilitas publiklain. Pemerintah juga perlu mencari tahu apakah masyarakat di sekitar tambang memahami betul dampak-dampak buruk yang mungkin muncul. Pemerintah juga harus lebih tegas menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada. “Kalau dibiarkan, bagaimana nasib anak-cucu kita nantinya, ngga bisamenikmati lingkungan dan alam yang indah kalau terus dieksploitasi,” ujarnya.

    *) Nama dan lokasidesa di artikel ini disamarkan untuk menjaga keamanan dan privasi narasumber.

    Baca Selengkapnya